DPP IP-KI: Suara Rakyat Adalah Amanat Konstitusi, Pancasila. Landasan Dialog Berbangsa dan Bernegara

 Jakarta,  29 Agustus 2025

Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IP-KI) menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada generasi muda serta elemen masyarakat yang berani bersuara, mulai dari kasus PATI hingga ke gerbang Gedung DPR/MPR RI. Mereka hadir bukan untuk menciptakan kekacauan, melainkan untuk menegaskan kembali: wakil rakyat harus benar-benar menjadi perwakilan, bukan sekadar pengisi kursi kekuasaan.

Dukungan untuk Generasi Muda dan Masyarakat Sipil

Keberanian para mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat dalam menyuarakan kritik adalah bukti bahwa demokrasi masih hidup. Suara mereka adalah wujud partisipasi konstitusional yang sah, yang seharusnya diterima dengan dialog, bukan dengan represi.

 DPP IP-KI berdiri bersama mereka, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan soal kelompok, melainkan masa depan bangsa.

Kritik Keras kepada Pejabat Publik

Sebaliknya, DPP IP-KI mengecam keras sikap sebagian pejabat publik — baik di parlemen, lingkaran kementerian, maupun aparatur negara — yang justru melontarkan pernyataan tidak berempati, melahirkan kebijakan kontroversial, atau bahkan menindas rakyat dengan kekuatan yang seharusnya melindungi.

 Kami tegaskan, sumpah jabatan, sapta marga, dan janji konstitusi bukanlah seremonial, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan penuh integritas.

Pancasila sebagai Ruang Dialog

DPP IP-KI mengingatkan kembali bahwa Pancasila adalah pedoman dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila Pancasila menuntun kita untuk menempatkan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial sebagai fondasi. Ruang dialog kebangsaan yang kami serukan bukanlah basa-basi politik, melainkan kebutuhan mendesak agar konflik dan perbedaan tidak lagi ditangani dengan kekerasan, tetapi dengan musyawarah yang berakar pada nilai luhur bangsa.

 

Seruan Konkret IP-KI

1. Lindungi hak rakyat untuk menyuarakan pendapat, tanpa intimidasi maupun kriminalisasi.

2. Segera evaluasi pejabat publik yang gagal menunjukkan empati dan justru memperkeruh situasi dengan ucapan maupun tindakannya.

3. Buka ruang dialog kebangsaan lintas elemen, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman utama.

 

Foto: Rapat Pengurus DPP IP-KI, membahas sikap dan tanggapan IP-KI terkait kondisi Republik saat ini

 

Indonesia memasuki usia 80 tahun kemerdekaan. Tidak ada alasan lagi bagi pejabat publik untuk menutup telinga terhadap suara rakyat. Generasi muda sudah membuktikan keberaniannya, kini giliran negara untuk menunjukkan kebijaksanaannya.

DPP IP-KI menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang berpotensi menodai nilai-nilai kebangsaan, serta mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

DPP IP-KI juga menyerukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda agar mengambil peran penting dalam menyejukkan suasana kebangsaan, serta memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang tengah dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan dan menjaga stabilitas keamanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

( Ketua umum DPP. IP-KI :  Baskara harimukti sukarya)